Dewasa problemtaika kebangsaan yang melanda Bumi Pertiwi sebagaimana kita lihat di layar televisi atau surat kabar adalah persoalan klasik yang sampai saat ini belum ada solusi efektif mengenai pemberantasannya yaitu korupsi. Anehnya justru akar masalahnya lahir dari Partai Politik. Kita tentunya masih ingat dengan dugaan suap yang diterima oleh Menpora Andi Malarangeing serta Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum setelah ditetapkannya Nazaruddin sebagai tersangka.
Sikap Nazaruddin yang telah menghambat kemakmuran Rakyat, kalau kita telaah lebih dalam bukan lagi anomaly dari tiap-tiap kader partai, melainkan pemburu rente yang mendapat perlindungan dari organisasi ataupun partai. Penulis tidak akan memungkiri bahwa anomaly kader terhadap organisasi pasti terjadi, tapi dalam konteks ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh sebelum ditetapkannya Nazaruddin sebagai tersangka banyak sekali kader Partai Demokrat yang menepis anggapan bahwa Mantan Bendahara Partai Demokrat tersebut melakukan tindak korupsi, artinya setiap kader saling melindungi satu sama lain agar citra baik sebuah partai tetap terjaga.
Kita juga pastinya tidak akan lalai dengan proses pengambilan kebijakan menyoal century dan perpajakan, dimana antar Partai Politik (parpol) dengan mengatasnamakan Rakyat bersaing mempertahankan gagasannya agar tetap diterima sampai putusan akhir. Bahkan tak jarang mereka debat kusir tidak berlandaskan atas kesadaran bahwa status mereka sebagai panutan, padahal kalau hal ini benar-benar atas kepentingan Masyarakat tentunya parpol yang menggagas bahwa Century bermasalah terus mengawal sampai KPK memutuskan. Faktanya Century sampai saat ini belum menemui titik terang, dan tidak ada kawalan secara khusus dari parpol terhadap kasus tersebut.
Hal ini sangat disayangkan sekali sebuah partai yang menjadi wadah aspirasi masyarakat dalam keterlibatannya dengan urusan Negara sebagai titik kebangkitan menuju kedaulatan politik dan ekonomi malakukan tindakan amoral serta melenceng dari landasan pancasila maupun UUD 45. Malahan mereka bukan lagi membawa gagasan Rakyat, mengabdi untuk kemaslahatan bersama, melainkan sudah menjadi oligarki dan lumbung baru yang siap mengeruk kekayaan, serta siap menjatuhkan oligarki lain. Kalau sudah terjadi seperti ini, proses menuju kemakmuran akan mengalami stagnasi, bahkan akan menghambat demokratisasi di Indonesia, lagi-lagi Orang miskin lah yang menjadi korban. Hal ini sangat jauh dari cita-cita adanya menifesto sumpah pemuda.
Sejarah telah mencatat bahwa manifesto sumpah pemuda berhasil dideklarasikan berkat kesadaran atas urgennya sebuah persatuan dan kesatuan dalam rangka melawan penjajahan di muka bumi Indonesia, baik penindasan ekonomi atau poitik. Propaganda tersebut terbilang ampuh sehingga mendapat kepercayaan di hati masyarakat karena murni tidak lain didasarkan pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok atau individu. Nah hal inilah yang harus dilakukan oleh parpol, yaitu kesadaran untuk terus bersatu demi tercapainya kedaulatan.
